Catatan Nirmala hukum Korupsi MINUT 

Tak Hormati Panggilan JPU, VAP & RIO TIDAK HADIR DI SIDANG PEMERIKSAAN SAKSI KORUPSI PEMECAH OMBAK

Bagikan!

NIRMALANEWS – Manado – Vonny Anneke Panambunan (VAP) bersama Rio Permana Mandagi, tidak hadir di sidang pemeriksaan saksi perkara kasus tindak pidana korupsi pemecah ombak di Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara (Minut), dengan berkas terdakwa JT alias Tambunan, yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Manado. Selasa (14/8) sore tadi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulut Bobby Ruswin, Pingkan Gerungan, dkk, telah memanggil sepuluh orang saksi. Namun hanya tiga orang yang bisa hadir dan memberikan pernyataan dalam persidangan.

“Yang hadir dalam persidangan Boni Kanter, Lady Girot, dan Luvi Kambey. Sementara untuk VAP tidak bisa hadir karena ada acara lain di luar kota. Dan Rio Permana Mandagi serta kelima saksi lainnya tidak ada kabar,” ujar JPU Bobby Ruswin.

Lanjutnya, Dari pihak JPU juga akan mencoba terus untuk menghadirkan kesemua saksi-saksi, “surat pemanggilan juga sudah sampai kesemua saksi, namun hanya bupati VAP yang ada kabar. Jadi untuk sidang berikutnya akan kami panggil lagi,” ungkapnya.

Dalam perkara ini, diketahui kalau terdakwa Tambunan selaku eks Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah didakwa bersalah JPU pada persidangan, Kamis (28/6) lalu.
Dimana, JPU menuding terdakwa turut terlibat atas serangkaian tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp8,8 miliar lebih. Dalam dakwaanya, JPU menyebutkan kalau perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada tahun 2016, bersama sejumlah oknum-oknum lainnya.

Selain itu, diuraikan pula bagaimana peran terdakwa dalam perkara ini. “Terdakwa Tambunan selaku Direktur Tanggap Darurat di BNPB tidak melaksanakan kajian yang benar terhadap usulan permohonan Dana Siap Pakai oleh Pemkab Minut, dengan tetap menyetujui usulan lokasi, yang tidak sesuai dengan syarat administrasi yang diajukan. Sehingga tidak sesuai dengan tujuan penggunaan Dana Siap Pakai, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kepala BNPB No 6A Tahun 2011,” ulas JPU.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, terdakwa Tambunan ikut dijerat pidana dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto (jo) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (xx)

Related posts