Korupsi MINUT 

“Robi” ditunjuk langsung oleh bupati (VAP) untuk mengerjakan proyek tersebut tanpa adanya tender malah Nihil.

Bagikan!

MANADO – Sidang kasus korupsi pemecah ombak semakin seru di ikuti. Kini Peran dari Bupati Minahasa Utara (Minut) Vonnie Anneke Panambunan (VAP) dalam kasus korupsi Proyek Pemecah Ombak Desa Likupang, Kabupaten Minut semakin jelas terlihat.

Hal ini setelah terdakwa Robby Moukar membeberkan bahwa VAP menentukan proyek pemecah ombak Likupang tanpa melalui proses tender tentunya hal ini mengangkangi aturan yang ada.

“Saya ditunjuk langsung oleh bupati (VAP) untuk mengerjakan proyek tersebut tanpa adanya tender,” tukas Robi
Setelah itu, mereka kemudian menandatangani kontrak proyek bersama terdakwa Steven Solang, dan Rosa Tindayoh di ruangan kerja Bupati Vonie Anneke Panambunan.

” saat itu Saya langsung menerima cek senilai Rp 7 miliar, dan keesokan harinya Ibu Bupati bilang kalau uangnya sudah ada di rekening perusahaan. Tapi setelah di potong pajak, uangnya tersisa Rp 5 miliar,” ucapanya.

Akan tetapi uang tersebut hanya bertahan beberapa hari di rekening perusahaannya. “Setelah saya cek ternyata uang tersebut sudah tidak ada. Dari bukti rekening koran memang ada biaya masuk sebesar Rp 5 Miliar lebih direkening perusahaan,” aku dia.

Selain itu, ketika turun ke lapangan dimana lokasi proyek itu akan di kerjakan, Robby kaget karena pekerjaan sudah berjalan sekitar 60 persen.

“Di lokasi proyek tersebut saya bertemu dengan Dicky Lengkey yang mengerjakan proyek. Tapi dia bilang bahwa itu perintah dari Kombes Pol Rio Permana,” ujarnya.

Ia pun menanyakan hal ini kepada Bupati Minut, namun jawaban yang diperoleh justru mengejutkan.

“Bupati (VAP) katakan tidak usah khawatir. Karena yang kerja bukan saya tapi hanya pinjam perusahaan saja,” aku dia.

Kuasa Hukum Rosa Tindayoh, Michael Dotulong ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa dari sidang ini terlihat bahwa kliennya tidak menunjuk saksi Robby Moukar sebagai pelaksana proyek.

“Sudah terlihat seperti apa peran VAPdalam kasus ini, bahkan penandatanganan dilakukan dalam ruangannya,” ujarnya.

Michael juga meminta agar jaksa pentuntut umun (JPU) menghadirkan nama-nama yang disebutkan oleh Robby Moukar.

“Harus dihadirkan karena nasib para terdakwa juga ditentukan dari kesaksian mereka,” pungkasnya.

Untuk diketahui dugaan korupsi pemecah ombak desa Likupang Minahasa Utara ini bergulir di Kejati Sulut sejak tahun 2016.

Kasus ini dilaporkan oleh salah satu LSM yang menemukan keganjalan bahwa proyek berbandrol Rp 15 Miliar tersebut, tidak melaui proses tender melainkan penunjukkan langsung.

Kejati Sulut kemudian menyeret tiga terdakwa ke meja hijau yakni Rosa Tindajoh mantan kepala BPBD Minut, Robby Moukar selaku kontraktor, dan Steven Solang selaku PPK.

Tak lama kemudian, Kejati Sulut juga menetapkan satu tersangka baru, yakni Direktur BNPB inisial JT alias Junjungan.

Untuk diketahui bahwa VAP, RIO, Aye, Deky semua sudah di panggil namum tak kunjung hadir.

Mereka seakan tak menghormati dan tak menghargai hukum. Sudah beberapa kali di panggil untuk di hadirkan sebagaibsalsi di pengadilan tak kunjung hadir.

Terinformasi Besok pihak kejati sulut akan menerima surat penetapan dari ketua pengadilan tipikor manado untuk dapat dilakukan upaya atau langkah hukum lainya guna menghadirkan mereka ke persidangan. ( red)

Related posts