hukum Ibu kota Korupsi MINUT 

Kombes Pol Rio Permana & BUPATI MINUT VAP Dipanggil Paksa, Kredibilitas KEJATI SULUT Diuji

Manado – NN – Majelis Hakim akhirnya mengabulkan surat panggilan paksa yang dimasukkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap beberapa orang saksi yang tidak kunjung menghadiri persidangan perkara kasus tindak pidana korupsi di Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara (Minut), dengan berkas terdakwa JT alias Tambunan. Rabu (19/9) siang tadi. Dalam isi amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Vincentius Banar dipersidangan menjelaskan, surat permohonan JPU perihal upaya paksa terhadap saksi saksi dalam BAP yang sudah dipanggil tiga kali tapi tidak hadir, yakni Vonny Aneke Panambunan (VAP),…

Read More
Catatan Nirmala Citizen Journalism hukum Korupsi MINUT 

VAP MANGKIR TERUS DI PERSIDANGAN, KETUA MAJELIS HAKIM PN MANADO GERAM

NIRMALANEWS.COM – MANADO – Sidang lanjutan kasus pemecah ombak Kabupaten Minahasa Utara (Minut) yang di pimpin oleh ketua majelis hakim Vincentius Banar kembali digelar pada Selasa (04/09/2018) di Pengadilan Negeri (PN) Manado, Sulawesi Utara. Saat sidang tersebut digelar, Bupati Minut Vonnie A Panambunan (VAP) Cs, kembali tidak hadir dan hal ini membuat ketua majelis hakim Vincentius Banar mulai geram “JPU harus hadirkan VAP, Rio Permana, dan saksi lainnya ke sini. Saya tidak peduli dia bupati atau mantan kapolresta, tetap harus bersaksi,” tegas Banar. Sementara itu, Bobby Ruswin Selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan masih…

Read More
Catatan Nirmala hukum Korupsi MINUT 

Tak Hormati Panggilan JPU, VAP & RIO TIDAK HADIR DI SIDANG PEMERIKSAAN SAKSI KORUPSI PEMECAH OMBAK

NIRMALANEWS – Manado – Vonny Anneke Panambunan (VAP) bersama Rio Permana Mandagi, tidak hadir di sidang pemeriksaan saksi perkara kasus tindak pidana korupsi pemecah ombak di Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara (Minut), dengan berkas terdakwa JT alias Tambunan, yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Manado. Selasa (14/8) sore tadi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulut Bobby Ruswin, Pingkan Gerungan, dkk, telah memanggil sepuluh orang saksi. Namun hanya tiga orang yang bisa hadir dan memberikan pernyataan dalam persidangan. “Yang hadir dalam persidangan Boni Kanter, Lady Girot, dan…

Read More
Korupsi MINUT 

“Robi” ditunjuk langsung oleh bupati (VAP) untuk mengerjakan proyek tersebut tanpa adanya tender malah Nihil.

MANADO – Sidang kasus korupsi pemecah ombak semakin seru di ikuti. Kini Peran dari Bupati Minahasa Utara (Minut) Vonnie Anneke Panambunan (VAP) dalam kasus korupsi Proyek Pemecah Ombak Desa Likupang, Kabupaten Minut semakin jelas terlihat. Hal ini setelah terdakwa Robby Moukar membeberkan bahwa VAP menentukan proyek pemecah ombak Likupang tanpa melalui proses tender tentunya hal ini mengangkangi aturan yang ada. “Saya ditunjuk langsung oleh bupati (VAP) untuk mengerjakan proyek tersebut tanpa adanya tender,” tukas Robi Setelah itu, mereka kemudian menandatangani kontrak proyek bersama terdakwa Steven Solang, dan Rosa Tindayoh di ruangan kerja…

Read More
Korupsi MINUT 

Dugaan Main Mata Oknum Penyidik Kejati Sulut di Kasus Korupsi Pemecah Ombak Minut

MANADO, Penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Pemecah Ombak di Likupang Kabupaten Minahasa Utara yang merugikan negara Rp 8,8 miliar jalan di tempat. Bahkan tercium aroma perbedaan pendapat antar Penyidik Kejati. Sumber Nirmalanews di Kejati Sulut mengungkap, adanya peran dominan dari salah satu Penyidik Kejati Sulut. “Ada oknum Penyidik Kejati Sulut yang menghalang-halangi penetapan status Tersangka terhadap Pelaku Utama kasus ini. Terkesan ada main mata. Oknum Penyidik itu yang bersikeras jika Pelaku utama ini tidak ditetapkan Tersangka,” jelas Sumber yang minta tidak menyebutkan namanya. Lanjut Sumber, peran oknum Penyidik Kejati Sulut…

Read More
Korupsi MINUT 

Pemeriksaan Vonny Panambunan & Kombes RIo, Pada Korupsi Pemecah Ombak Minut, Ini Tanggapan Jaksa KPK

Manado, NIRMALANEWS – Kasus korupsi pemecah ombak yang terletak di Likupang, Minahasa Utara kini memasuki “babak baru” setelah pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut berhasil menetapkan beberapa Oknum menjadi tersangka. Yadin, Salah Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengatakan bahwa, Kasus Korupsi pemecah ombak yang terletak di Likupang, Minahasa Utara itu sudah masuk radar KPK “Meski tersangkanya sudah di tetapkan, namun kasus tersebut masih dan akan terus di pantau oleh KPK” Kata Yadin, saat ditemui oleh awak media disela-sela diskusi tentang masalah Korupsi. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Unsrat ini juga menghimbau…

Read More
Korupsi MINUT 

Ormas LMI Minta Aktor Intelektual Pada Korupsi Pemecah Ombak Likupang Di Ungkap Kejati Sulut

Nirmalanews.com  – Manado – Pendeta Hanny Pantouw Ketua Umum LMI mendukung Kejati Sulut untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak di Kabupaten Minahasa Utara. Dukungan akan disampaikan melalui aksi damai yang akan di gelar di kantor Kejati Sulut, Kamis (14/12/2017) pagi besok. Tonaas Wangko LMI, Pendeta Hanny Pantouw menegaskan pihaknya siap mendukung penuh Kejati Sulut. “LMI mendukung penuh Kejati Sulut menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak di Minut. Kami siap jadi garda paling depan. Kami minta Kejati Sulut tak perlu takut menetapkan tersangka terhadap aktor intelektualnya,” tegas Pdt.…

Read More
Ibu kota Korupsi Nasional 

Setya Novanto Kembali Di Tetapkan Tersangka Oleh KPK.

Jakarta – Nirmalanews.com – KPK resmi mengumumkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP lagi. Ini merupakan kedua kalinya KPK menjerat Novanto setelah kalah melalui praperadilan. “KPK menerbitkan sprindik pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI. SN selaku anggota DPR RI bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto, diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi,” ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017). “SN disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3…

Read More
Korupsi Nasional 

Ex Hakim MK “Patrialis Akbar”, Divonis 8 Tahun Penjara

Nirmalanews.com – Jakarta >>Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Patrialis divonis delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Patrialis Akbar, dengan pidana penjara selama delapan tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta, dengan ketentuan apabila tak dibayar diganti kurungan selama tiga bulan penjara,” kata ketua majelis hakim Nawawi Pomolango di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (4/9). Patrialis terbukti melanggar Pasal 12 huruf…

Read More
hukum Korupsi PEMKOT TOMOHON 

Ahli Hukum Pidana UNIMA : Tindakan Terdakwa Karamoy Menghalagi Penyelidikan Voltooid

Dreiter – NN.com – Manado >> Sidang lanjutan perkara korupsi Notje Oltje Karamoy, berlangsung pada Selasa 29 Agustus 2017. Sidang dipimpin hakim ketua Alfi Usup bersama hakim anggota I Halija Wali dan hakim anggota II Ema, dengan agenda pemeriksaan Ahli. Dimana Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejari Tomohon menghadirkan Ahli Hukum Pidana DR. Diana Putong, SH, MH, dimana dari keterangan Ahli dalam persidangan, menerangkan bahwa tindakan yg dilakukan terdakwa dengan menyuruh saksi Irene Podung dan Jeany Tangkawarow untuk tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada saat penyidikan termasuk perbuatan menghalang-halangi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi…

Read More
Daerah GORONTALO Gosip hukum Korupsi Peristiwa 

Demi mendapatkan Dana Tantiem Sebesar 13,5 Miliar yang bukan hak. DIRUT Bank Sulut Diduga Tipu OD

Nirmalanews.com – Direksi Bank SulutGo (BSG) disinyalir telah menjebak pemegang saham diantaranya Gubernur Sulut, Olly Dondokambey. Hal itu dilakukan demi mendapatkan dana Tantiem sebesar 13,5 Miliar yang bukan hak. Dugaan itu terkuak saat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan Sulut, Gorontalo dan Maluku mengeluarkan surat terkait pelanggaran Direksi Baru BSG yang telah menerima dana tantiem selama bulan Januari hingga September 2016 padahal dilantik bekerja aktif saat bulan 25 Oktober 2016. Untuk itu, OJK menyarankan agar dana tersebut di kembalikan, namun sayangya saran itu ditantang dengan digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)…

Read More
Korupsi MANADO PEMKOT TOMOHON 

Dalam Sidang Pemeriksaan Saksi, Lagi – Lagi Nama “Harold Loloang” Disebut

NN.com Manado >>> Kembali bergulir sidang perkara terdakwa NOTJE OLTJE KARAMOY, SH yang didakwa melakukan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap para saksi dalam perkara. Penyimpangan Pengadaan Komputer dan Aplikasinya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon Tahun 2013, sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor…

Read More
Korupsi MANADO PEMKOT TOMOHON 

Sidang Pemeriksaan Saksi Perkara ” Karamoy” Nama Harold Loloang Disebut – Sebut.

Dreiter – NN.com Manado >>> Sidang perkara terdakwa NOTJE OLTJE KARAMOY, SH yang didakwa melakukan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap para saksi dalam perkara Penyimpangan Pengadaan Komputer dan Aplikasinya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon Tahun 2013, sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor…

Read More
Korupsi Nasional 

Dua Mantan Pejabat Tinggi Kemendagri Di Vonis Penjara, Korupsi e-KTP Sesuai Tuntutan

NN. com – Jakarata >>> Dua mantan pejabat tinggi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya divonis sebagai terpidana dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP, Kamis (20/7). Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis penjara 7 tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsidier 6 bulan kurungan kepada terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Irman. Sementara bagi terdakwa Sugiharto majelis hakim menjatuhkan vonis 5 tahun dan denda sebesar Rp400 juta subsidier 6 bulan kurungan. “Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujar Ketua…

Read More
AMBON Korupsi 

Kejati Maluku Usut Dana Pembangunan Termilal Transit Passo

NN.com – Ambon >>> Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Manumpak Pane mengatakan hasil pengusutan ada indikasi calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana pembangunan Terminal Transit Passo senilai Rp 55,344 miliar. “Saat ini tim penyelidik kejati telah meminta keterangan dari 28 orang sebagai saksi dan sudah mengarah pada calon tersangka, namun penetapan tersangka harus dilakukan sesuai alat bukti,” kata Kajati Maluku itu, di Ambon, Minggu (16/7). Puluhan saksi yang dimintai keterangan terdiri dari mantan Wali Kota Ambon, mantan Kadishub Ambon, pegawai Dishub provinsi, konsultan, hingga pihak penyedia barang dan jasa. Menurut…

Read More
Korupsi Nasional 

KPK Tetapkan “Setya Novanto” Sebagai Tersangka

NN.com Jakarta >>> Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi yang merugikan negara Rp2,3 triliun. “KPK tetapkan saudara SN, anggota DPR RI sebagai tersangka karena diduga dengan menguntungkan diri sendiri, atau korporasi, sehingga diduga merugikan negara sekuraingnya Rp2,3 triliun,” kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/7). Setya sebelumnya telah diperiksa oleh KPK terkait dugaan korupsi e-KTP. Dia diduga memiliki peran dalam proses penganggaran atau pengadaan barang dan jasa. Ketua Umum Partai Golkar ini juga diduga telah mengkondisikan pemenang pengadaan e-KTP. Setya disangka melanggar Pasal 3…

Read More
Korupsi Nasional 

Pemeriksaan Setya Novanto untuk Kasus e-KTP, Akan Di Jadwal Ulang

Nirmalanews.com >>> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menjadwalkan ulang panggilan pada Ketua DPR Setya Novanto terkait pemeriksaan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Setya beralasan sakit sehingga tak dapat memenuhi panggilan KPK, Jumat (7/7). “Tentu kami akan jadwalkan ulang pemanggilan sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan ini. Beberapa saksi dari anggota DPR atau pihak swasta yang kami panggil dan tidak datang juga kami panggil kembali,” ujar Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta. Febri menyatakan telah menerima surat keterangan dari Setya yang menyatakan bahwa politikus Golkar itu tak bisa…

Read More
Ibu kota Korupsi Nasional 

Penetapan Tersangka Kasus Pengadaan Heli AW Dinilai Politis

Jakarta – Nirmalanews >>Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai penetapan tersangka perkara dugaan korupsi pengadaan helikopter Augusta Westland (AW) 101 menyisakan banyak misteri dan bermuatan politis. Ini karena analisis kerugian negara belum terlihat jelas dari segi hukum. Seharusnya, kata Suparji, analisis terkait kerugian negara dilakukan oleh lembaga berwenang yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Tidak boleh direka-reka sehingga terlihat ada unsur korupsi. Tapi, setelah investigasi singkat, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dengan tegas mengatakan bahwa telah terjadi penyimpangan,” kata Suparji dalam diskusi di Menteng, melalui CNN  Jakarta Pusat,…

Read More
hukum Korupsi PEMKOT TOMOHON Peristiwa 

Jery Frits Patilima Dieksekusi oleh Eksekutor Kajari Tomohon

Tomohon NirmalaNews Terpidana perkara tindak pidana korupsi Ijin Usaha Pertambangan an. terdakwa Jery Frits Patilima,SH,MH telah dieksekusi hari ini (29/05/2017) di LP Tuminting Manado oleh Jaksa Eksekutor Kejari Tomohon. Terpidana dijemput di rumahnya sekitar pukul 20.00 wita tanpa ada perlawanan. Perkara yang sudah mempunyai kekuatan Hukum pada (06/04/2017) di Pengadilan Tipikor Manado. Ketua majelis hakim Vinsentius Banar,SH, MH bersama hakim anggota Arkanu, SH. M.Hum dan Nich Samara, SH, MH dalam amar putusan memutuskan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum…

Read More
Ekonomi & Bisnis Ibu kota Korupsi Politik & Pemerintahan Uncategorized 

Menteri keungan Sry Mulyani : Saya Pernah Di Kasih Amplop Berisi Uang Dolar Oleh Oknum Gubernur

  Jakarta – NirmalaMeski dua kali menduduki jabatan strategis sebagai bendahara negara, Sri Mulyani Indrawati mengaku hampir tak pernah ditawari suap atau diajak melanggar hukum. Sekali-kalinya ia ditawari suap oleh salah satu kepala daerah, saat kembali menjabat Menteri Keuangan tahun ini. Sri Mulyani bercerita, dirinya pernah dihubungi via telepon oleh seorang gubernur untuk mempercepat penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH). Ketika itu, penyaluran DBH memang sempat ditunda karena penerimaan negara belum cukup. Minimnya penerimaan di antaranya karena harga minyak sedang rendah. “Saya katakan, ‘saya lihat kas negara ada, nanti akan masuk…

Read More