Jakarta NUSA UTARA 

Begitu Banyak Jenderal di Pilkada, Pengamat: Ini Karena Parpol Tak Mampu Kaderisasi

Bagikan!

Jakarta,  Nirmalanews – Pilkada Serentak 2018 di beberapa daerah diwarnai oleh kemunculan calon-calon kepala daerah yang memiliki latar belakang sebagai anggota TNI dan Polri. Umumnya mereka akan diusung menjadi bakal calon gubernur atau wakil gubernur.

Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago menilai bahwa hal itu menunjukkan adanya kegagalan sistem kaderisasi partai politik dengan mengusung para jenderal TNI maupun Polri ini untuk turun di pilkada.

“Ada tren partai mengambil jalan pintas yaitu mencoba menarik jenderal ke gelanggang politik, terkesan partai tak percaya diri mengusung kadernya sendiri. Ambisi bintang TNI-Polri di Pilkada semakin menguat akhir-akhir ini di saat partai gagal melakukan kaderisasi,” kata Pangi dalam rilisnya yang diterima Kricom, Selasa (9/1/2018).

Pangi memaparkan Dwifungsi ABRI adalah suatu dokrin di lingkungan Militer Indonesia yang menyebutkan bahwa militer memiliki dua tugas. Pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara.

“Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan kala itu. Namun, sejak Reformasi, Dwifungsi ABRI dicabut sehingga militer ditarik kembali ke barak,” tuturnya.

Menurut Pangi, dalam UU 34 Tahun 2004 tentang TNI sangat jelas menyebutkan bahwa TNI tidak boleh terjun ke ranah politik praktis sebagai konsekuensi tentara profesional.

“Politiknya tentara itu yaitu Dwifungsi ABRI itu sendiri, mereka bisa berpolitik praktis itu sebuah fakta dan sejarah,” jelas Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting tersebut.

Namun, kini para jenderal turun kembali ke politik praktis, Pangi menilai ada fenomena split ticket voting yaitu parpol lebih menonjolkan kandidat (figur) dibandingkan dengan kader partai sendiri. Kemudian, memprioritaskan figur eksternal atau melakukan ‘outsourcing’ politik dengan mengusung jenderal TNI dan Polri ketimbang mengusung kader dari rahim parpol itu sendiri.

Menurutnya, akan jauh lebih baik partai politik memberikan boarding pass pada kadernya dibandingkan kader eksternal. Dealetika Meritokrasi menjadi rusak, kenapa tak memajukan kader sendiri yang kualitasnya tak perlu diragukan lagi.

“Ini soal masa depan partai itu sendiri, wajar kemudian menguat fenomena deparpolisasi karena ulah partai itu sendiri yang tak menghormati kadernya,” pungkasnya.

Setidaknya ada lima jenderal aktif yang siap berlaga pada Pilkada 2018. Mereka adalah Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi yang bakal maju sebagai bakal Calon Gubernur Sumatera Utara, kemudian dari jajaran Polri ada nama Inspektur Jendral Polisi Safaruddin yang digadang-gadang akan maju di Pilkada Kalimantan Timur, lalu Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan yang berniat maju di Pilkada Jawa Barat.

Setelah itu, Inspektur Jenderal Polisi Murad Ismail yang maju di Pilkada Maluku 2018, serta yang terakhir Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw yang akan maju dalam pemilihan Gubernur Papua. (kricom)

Related posts